Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Kel. Rano, Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

email : pamuarasabak@yahoo.co.id , email delegasi : kepaniteraanpamuarasabak@gmail.com Telp (0740)7370123/Fax (0740) 73700080

Logo Artikel

PENDEKATAN MAQASHID AL SYARIAH DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA1

SKM 1IPK 1panjar2sipp webpanjarbiaya 1ecourt 


Pendekatan Maqashid Al Syari'ah Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara1

Oleh: Doni Dermawan, S.Ag, MHI
(Hakim PA Muara Sabak)


A. Pendahuluan
Hakim sebagai bagian utama (primary variable) penegak hukum2, mempunyai peran yang signifikan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan tersebut, hakim harus mampu melakukan penafsiran terhadap undang-undang secara aktual, agar hukum yang diterapkan bersifat adaptabilitas dengan perkembangan kondisi, waktu dan tempat serta dapat mewujudkan kemashlahatan bagi kehidupan masyarakat yang senantiasa berkembang. Oleh karena itu, dalam hal penegakkan hukum, hakim bukan sekedar “broche de la loi”, tetapi sebagai penterjemah atau pemberi makna melalui penemuan hukum (rechtschepping) bahkan menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya (Judge made law)3.

 

1 Tulisan ini pernah juga di muat di situs Mahkamah Syar‟iyah Aceh (www.ms-aceh.go.id) 2 Harus disadari bahwa penegakkan hukum (law enforcement) tidak hanya di tangan pengadilan atau hakim. Selain peradilan atau hakim terdapat pula penegak-penegak hukum lain baik sebagai pranata publik yang memegang kekuasaan publik maupun sebagai pranata sosial. Kejaksaan dan kepolisian merupakan pranata publik, sedangkan advokat atau penasehat hukum adalah pranata sosial. 3 Bagir Manan, Penegakkan Hukum yang Berkeadilan, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Tahun Ke-XX No. 241 Nopember 2005), h. 5.2

Oleh karena itu, salah satu basis teoritis yang perlu dikuasai dan dipahami oleh hakim (terutama hakim pada Pengadilan Agama) dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan, adalah teori tentang maqashid al Syari‟ah. Artinya, bagaimana seorang hakim bisa melakukan analisis filosofis terhadap perkara yang sedang dihadapinya. Maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika memeriksa perkara adalah pertanyaan yang betul-betul menjurus kepada inti dari kasus yang sedang diperiksa. Begitu juga dalam memutuskan perkara tersebut, yaitu bagaimana hakim mengunakan landasan pemikiran hukum yang berdasarkan kepada maqashid al Syari‟ah. Sehingga putusan hukum yang diambil oleh hakim bisa mendatangkan kemashlahatan dan menolak kemudharatan bagi kedua belah pihak yang berpekara.
B. Sekilas Tentang Maqashid al Syariah
Menurut „Allal al Fasiy, maqashid al Syari‟ah adalah:
الغاية منهاو والاسرار التى وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها 4
“Tujuan yang dikehendaki Syara’ dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Syari’ (Allah) pada setiap hukum”
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan maqashid al Syari’ah adalah tujuan Allah sebagai Syari’ (Pembuat Hukum) dalam menetapkan hukum terhadap hambaNYA. Adapun inti dari maqashid al Syari’ah
Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 27 ayat (1) dinyatakan:: „Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” Kemudian dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan juga, bahwa: “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib mempertahankan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat”. 4 „Allal al Fasi, Maqashid al Syari’ah wa Makarimuha, (Mesir: Dar al Ma‟arif, 1971), h. 128.
3
adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat5, atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara‟6. Abdullah Daraz dalam komentarnya terhadap pandangan al Syatibi menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, taklif (pembebanan hukum) harus mengacu kepada terwujudnya tujuan hukum itu7.
Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah maqashid al Syari’ah identik dengan istilah filsafat hukum Islam8. Hal ini disebabkan karena kajian ini melibatkan pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum. Filsafat hukum Islam sebagaimana filsafat pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Demikian juga dengan filsafat hukum Islam, seperti halnya tugas filsafat pada umumnya mempunyai dua tugas: pertama, tugas kritis dan, kedua tugas konstruktif9.
5 Amir Mu‟allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta, UIIPress, 1999), h. 92 6 Abu Hamid al Gazhali, al Mustashfa Min Ilm al Ushul, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1983) Juz I, h. 286-287 7 Lihat komentar Abdullah Daraz terhadap karya al Syatibi dalam Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al Lakhim al Garnatti al Syatibi (selanjutnya disebut dengan al Syatibi), al Muwafaqat Fi Ushul al Syari’ah,, (Beirut: Dar al Ma‟rifah, 1975), Juz II, h. 5-6 dan h. 168 8 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 123 9 Juhaya. S, Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: UNISBA Press, 1995), h. 15
4
Jika ditelusuri sejarah perkembangan tentang kajian maqashid al syari’ah maka diketahui bahwa perhatian terhadap maqashid al syari’ah ini telah ada sejak masa Rasulullah saw. Misalnya anjuran Nabi saw kepada para pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah. Dalam hadits itu Nabi saw bersabda:
يا معشر الشباب من استطاع منكم البا ءة فليتزوج فانه أغض للبصر
وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء 10
“Wahai para pemuda, jika kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena dengan pernikahan itu akan menjaga pandangan dan memelihara kehormatan. Namun jika kamu belum sanggup, maka laksanakanlah puasa, karena dengan puasa itu akan menjadi benteng bagimu” (H. R. Bukhari). Hadits di atas secara jelas terlihat apa tujuan disyari‟atkannya pernikahan dalam Islam yaitu untuk memberikan kemashlahatan bagi manusia itu sendiri. kemashlahatan yang dimaksud adalah agar manusia yang melaksanakan penikahan itu terhindar dari perbuatan-perbuatan asusila seperti prostitusi. Alasannya adalah karena pernikahan itu adalah untuk menjaga pandangan mata dan memelihara kemaluan dari hal-hal yang bisa merusak nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan bagi yang belum ada kesanggupan untuk menikah dianjurkan untuk berpuasa. Karena dengan berpuasa dapat mengendalikan hawa nafsu seksual yang membara.
Penelaahan terhadap maqashid al Syari’ah mulai mendapat perhatian yang intensif setelah Rasulullah saw wafat, di saat para sahabat dihadapkan kepada
10al Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al Mughirah Ibn Bardazbah al Bukhari al Ja‟fi (selanjutnya disebut dengan al Bukhari), Shahih al Bukhari, (T.tp, Dar al Fikr, tth), Jilid I, h. 3. Kitab Nikah
5
berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw masih hidup11. Perubahan sosial yang dimaksud adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat12. Perubahan sosial seperti ini juga terjadi setelah wafatnya Rasulullah saw, yang menuntut kreatifitas para sahabat untuk memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial itu. Kreatifitas para sahabat itu itu juga dituntut untuk melakukan penelaahan terhadap maqashid al Syari’ah sebagai upaya dalam melakukan terobosan-terobosan hukum untuk mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi.
Sahabat Nabi saw yang paling sering melakukan kreasi dalam bidang hukum sebagai implikasi dari perubahan sosial itu adalah Umar Ibn al Khatab13. Salah satu contoh yang sering dikemukakan oleh para ulama ushul adalah tentang pengucapan thalaq tiga sekaligus itu jatuh tiga. Pada masa Nabi saw dan masa Abu Bakar dan di awal pemerintahan Umar Ibn al Khatab penjatuhan thalaq tiga sekaligus dihitung satu. Namun setelah melihat adanya perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat waktu itu, Umar Ibn al Khatab memutuskan bahwa
11 Nasrun Haroen, Maqashid al Syari’ah dan Perubahan Sosial, Makalah Pada Kuliah Umum, dalam rangka penutupan Kuliah Semester Genap tahun 1996/1997 Fakultas Syari‟ah IAIN Imam Bonjol Padang, makalah tidak diterbitkan, (Padang, 1996/1997), h. 3 12 Soerjono Soekanto, Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 1980),, h. 89
13 Sebenarnya masih banyak kreatifitas sahabat dalam melakukan terobosan untuk menghadapi perubahan sosial yang terjadi sepeninggal Nabi saw. Namun dalam kesempatan ini penulis hanya mengemukakan satu contoh dari Umar Ibn al Khatab.
6
penjatuhan thalaq tiga sekaligus itu dianggap jatuh tiga14. Keputusan Umar Ibn al Khatab ini adalah untuk menutup peluang terjadinya tindakan semena-semena para suami yang waktu itu seringkali berbuat sewenang-wenang menjatuhkan thalaq kepada isteri-isteri mereka. Selain itu juga untuk menjaga eksistensi fungsi thalaq itu sendiri dan mengembalikan fungsi yang sebenarnya. Hasil dari keputusan itu menampakkan bahwa thalaq sebagai hak suami tidak diselewengkan sebagai alat menganiaya isteri15. Pertimbangan maqashid al Syari’ah terlihat dalam ijtihad yang dilakukan Umar Ibn al Khatab di atas. Oleh karena itu ijtihad Umar Ibn al Khatab ini sesuai dengan adagium fiqih yang menyatakan bahwa “Perubahan suatu fatwa tergantung kepada perubahan zaman, keadaan, dan kebiasaan masyarakat itu” 16.
Pada perkembangan selanjutnya penelaahan terhadap maqashid al Syari’ah semakin mendapat perhatian di kalangan ulama ushul. Imam al Juwaini-al Imam al Haramain Abi al Ma‟ali Abd al Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf al Juwaini-dapat dikatakan sebagai ulama ushul yang pertama kali meletakkan dasar kajian tentang maqashid al Syari’ah ini. Imam al Juwaini mengatakan orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan Allah dalam memberikan perintah dan laranganNya, maka ia belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan istinbath hukum-hukum Syari‟at17. Pemikiran Imam al Juwaini
14 Muhammad Said Ramadhan al Buthi (selanjutnya disebut al Buthi), al Dawabit al Mashlahat fri al Syari’ah al Islamiyah, (Beirut: Muasasah al Risalah, 1977), h. 140-141 15 Amir Mu‟allim, op cit, h. 41 16 Ibn Qayyim al Jauziyah, I’lam al Muwaqi’in ‘an Rab al ‘Alamin, (Beirut: Dar al Fikr, tth), Juz III, h. 14 17 al Imam al Haramain Abi al Ma‟ali Abd al Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf al Juwaini, (selanjutnya disebut dengan al Juwaini), al Burhan Fi Ushul al Fiqh, (Kairo: Dar al Anshar, 1400 H), Juz I, h. 295
7
ini selanjutnya dikembangkan oleh al Ghazali. Bagi al Ghazali memahami maqashid al Syari’ah berkaitan dengan pembahasan tentang masalik al Munasabah yang terdapat dalam masalik al Ta’lil18.
Bagi al Syatibi memahami maqashid al Syari’ah sangat urgen dilakukan ketika seorang ulama mujtahid ingin melakukan istinbath hukum. Karena dengan memahami maqashid al Syari’ah ia akan dapat mengetahui apa tujuan Allah menetapkan hukum-hukumNya. Oleh karena itulah al Syatibi menekankan jika upaya penggalian hukum syara‟ itu berhasil secara optimal maka seorang mujtahid itu harus mampu memahami maqashid al Syari’ah19.
C. Maqashid al Syari’ah Sebagai Basis Teoritis dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara
Inti dari maqashid al Syari‟ah adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara‟. Adapun tujuan syara‟ yang harus dipelihara itu adalah 1) menjaga agama, 2) menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga keturunan dan 5) menjaga harta20. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang mukallaf akan bisa memperoleh kemashlahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas, dan
18 Abu Hamid al Ghazali, Syifa’ al Ghalil fi Bayan al Syabah wa al Mukhil wa Masalik al Ta’lil, (Beirut: Dar al Kutub al „Ilmiyah, 1420 H-1999 M), Cet-1, h. 79 19 al Syatibi, op cit, Jilid IV, h. 89 20 Abu Hamid al Gazhali, al Mustashfa… op cit, Juz I, h. 286-287
8
sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut21.
Untuk mewujudkan kemashlahatan itu, menurut Muhammad Said Ramadhan al Buthi ada lima kriteria yang harus dipenuhi22, yaitu, pertama memperiotaskan tujuan-tujuan Syara‟, kedua tidak bertentangan dengan al Qur‟an, ketiga tidak bertentangan dengan al Sunnah, keempat tidak bertentangan dengan prinsip qiyas karena qiyas merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang intinya adalah untuk memberikan kemashlahatan bagi mukallaf. Dan kelima, memperhatikan kemashlahatan yang lebih besar. Kemudian bagaimana penerapan teori maqashid al Syari‟ah ini dalam memeriksa dan memutuskan perkara pada Pengadilan Agama ? Dalam tahapan pemeriksaan, teori maqashid al Syari‟ah yang digunakan adalah dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan inti kasus yang sedang diperiksa. Artinya, bagaimana seorang hakim bisa menemukan fakta-fakta yang sebenarnya dari kasus tersebut, melalui pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan kepada analisis filosofis terhadap kasus yang sedang dihadapi.
Untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka yang harus dilakukan oleh hakim adalah merumuskan masalah pada perkara yang sedang dihadapi. Perumusan pokok masalah dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan oleh hakim merupakan kunci dari proses penerapan hukum yang tepat dan benar. Bahkan menurut Taufik, SH, mantan Hakim Agung/Mantan Wakil
21 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), h. 38 22 al Buthi, op cit, h. 119-248
9
Ketua Mahkamah Agung RI, yang dikutip oleh Andi Syamsu Alam, Tuada Uldilag Mahkamah Agung RI, bahwa apabila perumusan masalah dalam suatu perkara salah, maka proses selanjutnya akan salah23. Dalam merumuskan masalah suatu perkara, maka yang perlu diperhatikan adalah melakukan identifikasi terhadap perkara yang sedang diperiksa. Pengidentifikasian suatu perkara perlu dilakukan, agar, hakim bisa melakukan kategorisasi terhadap perkara yang sedang diperiksa itu. Setelah masalah teridentifikasi dan kategori perkara telah jelas, selanjutnya hakim memilih metode yang digunakan dalam memeriksa perkara. Dalam memilih metode dalam memeriksa perkara, hakim juga harus mempertimbangkan latar belakang lahirnya suatu perkara, apa penyebab munculnya perkara tersebut ? selain itu itu hakim juga harus melakukan pengumpulan data dan penganalisaan terhadap data untuk menemukan fakta yang sebenarnya.
Sedangkan penerapan maqashid al Syari‟ah dalam memutuskan perkara, maka yang menjadi pertimbangan hakim adalah teori kemashlahatan hukum, dalam artian, hakim sebagai penterjemah atau pemberi makna melalui penemuan hukum (rechtschepping) dan menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya (Judge made law), harus bisa mewujudkan kemashlahatan bagi masyarakat (terutama pihak yang berpekara) dalam setiap putusannya. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa menang dan yang merasa kalah, karena
23 Andi Syamsu Alam, Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Peradilan Agama Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, dalam Majalah Varia Peradilan, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Tahun Ke XX No. 239 Agustus 2005), h. 41
10
putusan hakim sudah memberikan kemashlahatan dan menolak kemudharatan bagi pihak-pihak yang berpekara. Adapun pertimbangan kemashlahatan yang perlu diperhatikan adalah asas kulliyah al Khamsah, yaitu menjaga agama, 2) menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga keturunan dan 5) menjaga harta. Khusus untuk Pengadilan Agama, maka pertimbangan kemashlahatan yang perlu dijaga adalah 1) menjaga agama, 2) menjaga keturunan, dan 3) menjaga harta, karena perkara yang dihadapi Pengadilan Agama berkaitan dengan hukum keluarga Islam yang lebih menekankan tiga aspek ini, yaitu agama, keturunan dan harta.
D. Penutup
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa, pendekatan maqashid al Syari‟ah dalam memeriksa dan memutuskan perkara sangat perlu dilakukan oleh hakim. Sebab dengan menggunakan pendekatan maqashid al Syari‟ah, maka akan terwujud hukum yang berkeadilan dan berdasarkan kepada kebenaran, yang semuanya bermuara kepada terwujudnya kemashlahatan bagi masyarakat. Terwujudnya kemashlahatan yang ditandai dengan lahirnya putusan yang adil dan benar merupakan tujuan Allah dalam menetapkan hukum. Maka hakim sebagai penterjemah atau pemberi makna melalui penemuan hukum (rechtschepping) dan menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya (Judge made law), telah berusaha mewujudkan tujuan-tujuan Allah tersebut. Wallahu A’lam Bi al Shawwab.
11
Daftar Kepustakaan
Alam, Andi Syamsu, Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Peradilan Agama Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, dalam Majalah Varia Peradilan, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Tahun Ke XX No. 239 Agustus 2005) Al Buthi, Muhammad Said Ramadhan, al Dawabit al Mashlahat fri al Syari’ah al Islamiyah, (Beirut: Muasasah al Risalah, 1977) Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) Djamil, Fathurrahman, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995) Al Fasi, „Allal, Maqashid al Syari’ah wa Makarimuha, (Mesir: Dar al Ma‟arif, 1971) Al Gazhali, Abu Hamid, al Mustashfa Min Ilm al Ushul, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1983) Al Ghazali, Abu Hamid, Syifa’ al Ghalil fi Bayan al Syabah wa al Mukhil wa Masalik al Ta’lil, (Beirut: Dar al Kutub al „Ilmiyah, 1420 H-1999 M) Haroen, Nasrun, Maqashid al Syari’ah dan Perubahan Sosial, Makalah Pada Kuliah Umum, dalam rangka penutupan Kuliah Semester Genap tahun 1996/1997 Fakultas Syari‟ah IAIN Imam Bonjol Padang, makalah tidak diterbitkan, (Padang, 1996/1997) Al Ja‟fi, al Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al Mughirah Ibn Bardazbah al Bukhari, al Bukhari, (T.tp, Dar al Fikr, tth) Al Jauziyah, Ibn Qayyim, I’lam al Muwaqi’in ‘an Rab al ‘Alamin, (Beirut: Dar al Fikr, tth) Al Juwaini, al Imam al Haramain Abi al Ma‟ali Abd al Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf, al Burhan Fi Ushul al Fiqh, (Kairo: Dar al Anshar, 1400 H)
12
Manan, Bagir, Penegakkan Hukum yang Berkeadilan, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Tahun Ke-XX No. 241 Nopember 2005)
Mu‟allim ,Amir, dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta, UIIPress, 1999) Al Naisaburi, al Imam Abi al Husein Muslim Ibn al Hajjaj Ibn Muslim al Qusyairi, al Jami’ al Shahih, (Beirut: Dar al Fikr, tth) Praja, Juhaya. S, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: UNISBA Press, 1995) Sabiq, Sayyid, Fiqh al Sunnah, (Beirut: Dar al Fikr, 1983) Soekanto, Soerjono, Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 1980) Al Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al Lakhmi al Garnatti, al Muwafaqat Fi Ushul al Syari’ah,, (Beirut: Dar al Ma‟rifah, 1975) Al Zuhaili, Wahbah, Ushul al Fiqh al Islami, (Beirut: Dar al Fikr, 1986)


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas