Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Kel. Rano, Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

email : pamuarasabak@yahoo.co.id , email delegasi : kepaniteraanpamuarasabak@gmail.com Telp (0740)7370123/Fax (0740) 73700080

Logo Artikel

PENGADUAN

LAYANAN HUKUM

Pengaduan

Sub Kategori

  • Biaya untuk memperoleh salinan informasi
    Jumlah Artikel:
    2
  • Statistik Pengaduan
    Jumlah Artikel:
    2
  • Data Hukuman

     

    Hingga bulan Desember 2010 tidak ada Hakim/Pegawai PA Muara Sabak yang dijatuhi hukuman disiplin.

     

     

    Jumlah Artikel:
    1
  • hak-hak Pelapor-terlapor
    Jumlah Artikel:
    1
  • hak-hak pencari keadilan
    Jumlah Artikel:
    1
  • Prosedur Pengaduan
    Jumlah Artikel:
    1
  • Hak-Hak Pemohon Informasi

    HAK-HAK PEMOHON INFORMASI

     

    I. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

    II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI / PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID). Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan anda kurang lengkap.

    III. Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberikan jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

    IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

    V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

     

    Sumber: Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008

    Jumlah Artikel:
    1
  • Putusan Majelis Kehormatan Hakim

    PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM

     



    No.

    NOMOR PUTUSAN

    TANGGAL

    PUTUSAN

    1

    NIHIL

    NIHIL

    NIHIL

    2

     

     

     

    3

     


    Jumlah Artikel:
    1
  • TATA TERTIB DI PENGADILAN

    Tata Tertib di Pengadilan

    TATA TERTIB DI PENGADILAN

    A. Tata Tertib Umum

    Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan:

    1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang;
    2. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim;
    3. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana;
    4. Mengenakan pakaian yang sopan;
    5. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas;
    6. Memanggil seorang hakim dengan sebutan “Yang Mulia” dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan “Penasihat Hukum”
    7. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: senjata api, benda tajam, bahan peledak, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang;
    8. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana;
    9. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang;
    10. Duduk rapi dan sopan selama persidangan;
    11. Dilarang makan dan minum di ruang sidang;
    12. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan;
    13. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang;
    14. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan;
    15. Membuang sampah pada tempatnya;
    16. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan;
    17. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun video recorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim;
    18. Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut:
    • Wajib menghormati institusi Pengadilan seperti yang telah disebutkan diatas;
    • Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan diatas;
    • Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung;
    • Dilarang berbicara memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan;
    • Dilarang memberikan komentar/saran/tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa ijin Majelis Hakim;
    • Dilarang berbicara keras diluar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan;
    • Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan;
    • Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta ijin kepada Majelis Hakim.

    B. Tata Tertib Persidangan

    1. Pada saat Majelis Hakim Memasuki dan Meninggalkan Ruang Sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati;
    2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib ditempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang;
    3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang (HP agar dimatikan/ tidak menelpon atau menerima telepon);
    4. Dalam Ruang Sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan;
    5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.

    Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan, wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
    Tanpa surat perintah, Petugas Keamanan Pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
    Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua Sidang.

    Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaati Tata Tertib Persidangan, dan setelah Hakim Ketua Sidang memberi peringatan, masih tetap melanggar Tata Tertib tersebut, maka atas perintah Hakim Ketua Sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan Penuntutan terhadap pelakunya.

    Jumlah Artikel:
    1

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas