Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Kel. Rano, Kec. Muara Sabak Barat, Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

email : pamuarasabak@yahoo.co.id

SIPPSIWASPANJAR BIAYA PERKARA


PROSEDUR BERPERKARA

DI  PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

 

I. HAL-HAL YANG PERLU DIKETAHUI SEBELUM BERPERKARA (PERDATA)    KE PENGADILAN

 

Bagi orang yang akan berperkara di pengadilan dan belum mengerti  tentang cara membuat surat permohonan/gugatan (tentang posita dan petitum), dan jumlah uang muka

(forskot)  biaya  perkara  yang  harus  dibayar,  dianjurkan  lebih  dulu  minta  petunjuk  ke kepaniteraan  pengadilan  dengan  membawa  KTP  dan  Surat  Nikah  dan/atau  surat-surat lainnya yang terkait yang telah difotocopy.

 

Besaran  jumlah  uang muka  biaya  perkara  yang  harus  dibayar  tergantung  dengan banyaknya pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut.Permohonan/gugatan baru didaftar di kepaniteraan setelah Penggugat membayar uang muka (forskot) biaya perkara, yang  besarnya telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama.

 

Untuk perkara bidang perkawinan, biaya perkara menjadi beban/tanggungan pihak yang mengajukan  permohonan/gugatan;Untuk  perkara  selain  bidang  perkawinan,  biaya perkara menjadi beban / tanggungan pihak yang dikalahkan.

 

Bagi  pemohon/penggugat  yang  tidak mampu,  harus membawa  Surat  Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah  yang dilegalisir oleh Camat, dan  ia dibebaskan dari membayar biaya perkara.

 

Bagi  yang  buta  huruf,  bisa  dengan  permohonan  lisan  yang  disampaikan  langsung kepada Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk;

 

II.  BERIKUT INI  DIURAIKAN SECARA SINGKAT PROSEDU  BERPERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

 

Cerai  Talak  : yaitu  permohonan  yang  diajukan  oleh  suami  yang  akan mencerai  isterinya.

 

Prosedurnya sebagai berikut :

 

1.  Mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan.

2.  Permohonan  harus memuat:  identitas  para  pihak  (suami  sebagai  Pemohon  dan  isteri sebagai  Termohon),  posita  (yaitu:  alasan-alasan/dalil  yang  mendasari diajukannya permohonan), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

3.   Alasan cerai harus mencakup setidak-tidaknya salah satu dari yang  termuat di pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

 

a.  Isteri  berbuat  zina  atau menjadi  pemabok,  pemadat,  penjudi  dan  lain  sebagainya yang sukar disembuhkan;

b.  Isteri meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa  izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5  tahun atau hukuman  yang  lebih berat  setelah perkawinan berlangsung;

c.  Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan terhadap pihak lain;

d.  Salah  satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan  tidak dapat menjalan kewajibannya sebagai suami/isteri;

e.  Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

f.   lagi dalam rumah tangga;

g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalamrumah tangga.

 

Permohonan  diajukan  ke  pengadilan  di  tempat  tinggal  isteri,  kecuali  apabila  isteri telah  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  tanpa  izin  suami,  maka  permohonan diajukan di pengadilan di tempat kediaman bersama.   Bila  isteri berada di  luar negeri atau isteri pergi tidak diketahui tempat kediamannya, maka permohonan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal suami. www.pa-muarasabak.go.id.

 

- Cerai  Gugat  : yaitu  gugatan  yang  diajukan  oleh  isteri  yang menggugat  cerai  terhadap suaminya.

 

Prosedurnya sebagai berikut :

 

1.  Mengajukan  gugatan  tertulis  kepada  pengadilan;  (bagi  yang  buta  huruf  bisa dengan permohonan lisan yang disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan);

2.  Gugatan  harus  memuat:  identitas  para  pihak  (isteri  sebagai  Penggugat  dan  suami sebagai  Tergugat),  posita  (yaitu:  alasan-alasan/dalil  yang  mendasari  diajukannya gugatan), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

3.  Alasan cerai harus mencakup setidak-tidaknya salah satu dari yang  termuat di pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

  selama 2  tahun berturut-turut  tanpa  izin pihak yang  lain dan  tanpa alasan yang  sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

  Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  tahun  atau  hukuman  yang  lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

  Salah  satu  pihak  melaukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan terhadap pihak lain;

  Salah  satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan  tidak dapat menjalan kewajibannya sebagai suami/isteri;

  Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

  Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

  Gugatan diajukan  ke pengadilan di  tempat  tinggal  isteri,  kecuali apabila  isteri  telah meninggalkan  tempat kediaman bersama  tanpa  izin suami, maka gugatan diajukan di pengadilan di tempat kediaman bersama/suami.

  Bila  suami  berada  di  luar  negeri  atau  suami  pergi  tidak  diketahui  tempat kediamannya, maka gugatan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal isteri.

 

- Pembatalan  Nikah : yaitu  permohonan  yang  diajukan  oleh  pihak  isteri,  suami,  keluarga dalam garis  lurus ke atas  suami atau  isteri, dan pejabat yang erwenang/pejabat  tertentu untuk membatalkan suatu pernikahan yang telah tercatat dengan resmi.

 

Prosedurnya sebagai berikut :

1.  Pihak  yang menghendaki pembatalan nikah, mengajukan permohonan  tertulis  kepada pengadilan;

2.  Permohonan  harus  memuat:  identitas  para  pihak  (Pemohon  dan  Termohon),  posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan), petitum (yaitu hal-hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

3.  Alasan pembatalan nikah antara lain :

 

  Pihak suami telah menikah lagi (polygami) tanpa izin pengadilan;

  Pihak  isteri  telah menikah  lagi padahal masih  terikat perkawinan dengan  laki laki lain (belum bercerai), atau

  masih dalam masa iddah;

  Pernikahan dilakukan oleh PPN yang tidak berwenang;

  Pernikahan menggunakan wali nikah yang tidak sah;

  Pernikahan dilakukan tanpa disaksikan 2 orang saksi;

  Pernikahan dilakukan di bawah ancaman;

  Pernikahan melanggar batas umur perkawinan;

  Pada waktu dilangsungkan pernikahan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri;

  Permohonan  diajukan  ke  pengadilan  di  daerah  hukum  perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami-isteri; www.pa-muarasabak.go.id.

 

- Izin Poligami  : yaitu  permohonan  izin  untuk beristeri  lebih dari  seorang  yang diajukan oleh suami.

 

Prosedurnya sebagai berikut :

1.  Suami  yang  telah  beristeri  seorang  atau  tiga  orang  yang  menghendaki  kawin  lagi (Pemohon), mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;

2.  Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon;

3.  Permohonan harus memuat: identitas para pihak (Pemohon dan Termohon = isteri); posita (yaitu:  alasan-alasan/dalil  yang  mendasari  diajukannya,  rincian  harta  kekayaan dan/atau  jumlah  penghasilan,  identitas  calon  isteri),  petitum  (yaitu  hal  yang  dimohon putusannya dari pengadilan).

4.  Alasan  izin  polygami  harus  mencakup  salah  satu  dari  alasan-alasan  yang  tercantum pada pasal 4 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974, jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

a.  isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

b.  isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c.  isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

5.  Harus memenuhi  syarat  sebagaimana  tercantum pada pasal 5 ayat  (1) UU No. 1  tahun 1974, yaitu :

a.  Adanya persetujuan isteri;

b.  Adanya kepastian bahwa  suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup  isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c.  Adanya jaminan bahwa sumi akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak;

 

- Dispensasi  Kawin  : yaitu  untuk  perkawinan  yang  calon  mempelai  laki-laki  atau perempuannya masih dibawah umur.

 

Prosedurnya sebagai berikut :

1.  Kedua  orangtua  (ayah  dan  ibu)  calon mempelai  yang masih  dibawah  umur, masing-masing  sebagai  Pemohon  1  dan  Pemohon  2,  mengajukan  permohonan  tertulis  ke pengadilan;

2.  Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal para Pemohon;

3.  Permohonan  harus memuat:  identitas  para  pihak  (Ayah  sebagai  Pemohon  1  dan  Ibu sebagai  Pemohon  2),posita  (yaitu:  alasan-alasan/dalil  yang  mendasari  diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai lakilaki/perempuan),petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

 

- Izin Kawin  : yaitu  untuk perkawinan  yang calon  suami atau calon  isteri belum berumur  21 tahun dan tidak mendapat Izin dari orangtuanya.

 

Prosedurnya sebagai berikut :

1.  Calon  mempelai  laki-laki/perempuan  yang  umurnya  belum  21  tahun  dan  tidak mendapat izin dari orangtuanya, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;

2.   Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon;

3.  Permohonan harus memuat: identitas pihak (calon suami/isteri yang belum umur 21 tahun sebagai Pemohon),posita  (yaitu: alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta  identitas  orangtua  Pemohon  dan  calon  suami/isteri),  petitum  (yaitu  hal  yang dimohon putusannya dari pengadilan).

 

- Wali Adhol : yaitu untuk perkawinan yang wali nasab dari calon isteri menolak untuk menjadi wali nikah.

 

Prosedurnya sebagai berikut :

1.  Calon  mempelai  perempuan  yang  wali  nasabnya  menolak  menjadi  wali  nikah (Pemohon), mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;

2.  Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon  atau diajukan ke pengadilan di tempat Pemohon;

3.  Permohonan harus memuat: identitas pihak (Pemohon), posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang  mendasari  diajukannya  permohonan,  serta  identitas  wali  nasab  dan  calon suami),petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan). www.pa-muarasabak.go.id

-Pengesahan  Nikah  (Itsbat  Nikah) : yaitu  permohonan  agar  akad  nikah  yang  pernah dilaksanakan dimasa lalu, ditetapkan sah, karena tidak adanya bukti otentik pernikahannya.

 

Prosedurenya sebagai berikut :

1.  Suami  dan/atau  isteri,  janda  atau  duda,  anak-anak,  wali  nikah  dan  pihak  yang berkepentingan  dengan  perkawinan  itu  sebagai  Pemohon, mengajukan  permohonan tertulis ke pengadilan;

2.  Permohonan diajukan ke pengadilan agama di  tempat  tinggal Pemohon; Permohonan harus  memuat:  identitas  pihak  (Pemohon/para  Pemohon),  posita  (yaitu:  alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan),petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

 

Prosedur perkara gugatan dan permohonan lainnya, baik di bidang perkawinan maupun diluar bidang perkawinan  (waris, hibah, wakaf,zakat,  shodaqoh dan ekonomi  syariah) pada prinsipnya sama dengan prosedur pendaftaran perkara-perkara tersebut di atas.

SOP PENDAFTARAN PERKARA

  1. Calon  Penggugat/Pemohon  atau  kuasanya  datang  menghadap  Petugas  meja  I  dengan membawa  surat  gugatan  atau  surat  permohonan  6  rangkap.  Jika  calon  Penggugat/Pemohon belum  membawa  surat  Gugatan/Permohonan  dapat  meminta  bantuan  penjelasan  Petugas meja I, Paling lama 30 menit.
  2. Petugas meja  I  menaksir panjar biaya  perkara dan  dituangkan dalam SKUM (empat lembar) lembar  pertama  warna  hijau,  lembar  kedua  warna  putih,  lembar  ketiga  warna  merah  dan lembar keempat warna kuning, paling lama 5 menit.
  3. Petugas  meja  I  menyerahkan  surat  gugatan/permohonan  yang  telah  ditanda  tangani  oleh calon  Penggugat/Pemohon  tersebut  dan  SKUM  kepada  calon  Penggugat/Pemohon  serta mempersilahkan  kepada  calon  Penggugat/Pemohon  tersebut  agar  membayar  panjar  biaya perkara ke Bank yang telah ditentukan, paling lama 20 menit.
  4. Calon  Penggugat/Pemohon  membayar  panjar  biaya  perkara  ke  Bank  yang  telah  ditentukan sejumlah yang tertera pada SKUM dengan surat pengantar ke Bank yang telah ditentukan.
  5. Calon Penggugat/Pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan disertai SKUM  dan slip bukti  penyetoran panjar  biaya  perkara yang telah  divaliditasi  oleh  Bank  ke  kasir Pengadilan Agama Kelas II Muara Sabak.
  6. Kasir  mencatat  panjar  biaya  perkara  yang  tertera  pada  slip  setoran  tersebut  ke  dalam  buku jurnal  keuangan  perkara,  menandatangani  dan  memberi  tanda  lunas  pada  SKUM  (4 rangkap),  membubuhkan  nomor  perkara  dan  tanggal  penerimaan  perkara  pada  SKUM  dan pada  surat  gugatan/permohonan  sesuai  dengan  nomor  dan  tanggal  hari  pencatatan  pada jurnal keuangan perkara, paling lama 10 menit.
  7. Kasir  setelah  menyimpan  SKUM  lembar  kedua  (putih)  menyerahkan  surat gugatan/permohonan  beserta  SKUM  lembar  pertama  (hijau),  lembar  ketiga  (merah)  dan lembar  keempat  (kuning)  dan  slip  setoran  panjar  biaya  perkara  kepada  calon Penggugat/Pemohon untuk didaftarkan pada petugas meja II, paling lama 5 menit.
  8. Petugas  meja  II  mencatat  perkara  tersebut  kedalam  buku  register  perkara,  kemudian menyerahkan  1  rangkap  surat  gugatan/permohonan  berikut  SKUM  lembar  kedua  (putih) kepada Penggugat/Pemohon, paling lama 15 menit.

Proses  pendaftaran  perkara  telah  selesai,  selanjutnya  pihak  berperkara  dapat  meninggalkan Pengadilan  untuk  menunggu  panggilan  sidang  oleh  Juru  Sita/Jurusita  Pengganti  di  tempat kediamannya masing-masing.

  1. Petugas meja  II  memasukkan surat  gugatan/permohonan beserta  SKUM lembar ke 4 (warna kuning),  slip  setoran  panjar  biaya  perkara  dari  Bank,  PMH,  PHS,  yang  telah  terisi  Majelis Hakim  dan  tanggal  sidangnya  dan  penunjukan  Panitera  sidang  kepada  panitera  muda gugatan/permohonan  untuk  diteliti  kelengkapan  dan  kebenarannya,  paling  lambat  pukul 16.30 pada hari dan tanggal pendaftaran perkara.
  2. Panitera muda  gugatan/permohonan menyerahkan berkas perkara yang  diterima  dari  meja  II kepada  Wakil  Panitera  setelah  membubuhkan  tanda  koreksi  pada  stopmap  berkas  perkara, paling lambat pukul 16.30 pada hari  dan tanggal pendaftaran perkara. (semua berkas perkara setiap  pukul  16.30  pada  hari  pendaftarannya  telah  berada  dan  tersimpan  di  ruang  Wakil Panitera).
  3. Wakil  Panitera  meneruskan  berkas  perkara  kepada  Ketua  melalui  Panitera,  paling  lambat pukul 12.00 pada hari pertama setelah hari pendaftaran.
  4. Ketua menanda tangani PMH dan menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis hakim melalui  Panitera  sidang  yang  ditunjuk,  paling  lambat  pada  hari  kedua  setelah  hari pendaftaran.
  5. Ketua  Majelis  Hakim  yang  ditunjuk  menandatangani  PHS,  membagi  salinan  surat gugatan/permohonan  kepada  hakim  anggota  majelis  dan  memerintahkan  kepada  Jurusita Jurusita Pengganti  untuk  memanggil para pihak berperkara, paling lambat tiga hari sebelum persidangan.
  6. Jurusita/Jurusita  Pengganti  memanggil  para  pihak berperkara pada hari pertama setelah  hari perintah memanggil oleh  Majelis  Hakim paling lambat tiga hari  sebelum hari sidang  perkara dimaksud.

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas