PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN
| 1 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | LIHAT / UNDUH |
| 2 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | LIHAT / UNDUH |
| 3 | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung | LIHAT / UNDUH |
| 4 | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. | LIHAT / UNDUH |
| 5 | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. | LIHAT / UNDUH |
| 6 | Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama | LIHAT / UNDUH |
| 7 | SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama | LIHAT / UNDUH |
| 8 | Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan | LIHAT / UNDUH |
| 9 | Surat Edaran Direktur Jenderal Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK/00/III/2014 tentang Juknis Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 | LIHAT / UNDUH |
| 10 | SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama | LIHAT / UNDUH |
| 11 | Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik | LIHAT / UNDUH |
| 12 | SK Ketua Mahmakah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. | LIHAT / UNDUH |
| 13 | SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama. | LIHAT / UNDUH |
| 14 | Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1376/DjA/HM.00/3/2022 tentang Pemberlakukan Buku Panduan Gugatan Mandiri. | LIHAT / UNDUH |
| 15 | Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. | LIHAT / UNDUH |
| 16 | Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. | LIHAT / UNDUH |
| 17 | Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. | LIHAT / UNDUH |
| 18 | Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1425/DjA/OT.00/SK/VII/2023 tentang Revisi Pedoman Tata Cara Sidang Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal. | LIHAT / UNDUH |
| 19 | Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik. | LIHAT / UNDUH |
| 20 | Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan. | LIHAT / UNDUH |