PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN
PEDOMAN PENGELOLAAN SEMUA SUB BAGIAN
| 1 | SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI. | LIHAT / UNDUH |
| 2 | SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 351/KMA/SK/XII/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbedaharaan, Prototype Gedung Pengadilan, dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI. | LIHAT / UNDUH |
| 3 | SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. | LIHAT / UNDUH |
| 4 | SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. | LIHAT / UNDUH |
| 5 | SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI. | LIHAT / UNDUH |
PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA
| 1 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. | LIHAT / UNDUH |
| 2 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. | LIHAT / UNDUH |
| 3 | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. | LIHAT / UNDUH |
| 4 | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. | LIHAT / UNDUH |
| 5 | Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan MA dan Badan Peradilan. | LIHAT / UNDUH |
| 6 | Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan MA dan Badan Peradilan. | LIHAT / UNDUH |
| 7 | Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja. | LIHAT / UNDUH |
| 8 | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan KMA RI Nomor 71/KMA/SK/V/2008. | LIHAT / UNDUH |
| 9 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. | LIHAT / UNDUH |
| 10 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS. | LIHAT / UNDUH |
| 11 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh di Rangkap oleh Hakim Agung dan Hakim. | LIHAT / UNDUH |
| 12 | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. | LIHAT / UNDUH |
| 13 | Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 tentang Tindak Lanjut Batas Usia Pensiun. | LIHAT / UNDUH |
| 14 | Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. | LIHAT / UNDUH |
| 15 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | LIHAT / UNDUH |
| 16 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. | LIHAT / UNDUH |
| 17 | Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Layanan Promosi Mutasi Kesekretariatan, Pindah Antar Instansi, dan Jabatan Fungsional Berbasis Elektronik pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. | LIHAT / UNDUH |
| 18 | Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional. | LIHAT / UNDUH |
| 19 | Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. | LIHAT / UNDUH |
| 20 | Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil | LIHAT / UNDUH |
| 21 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. | LIHAT / UNDUH |
| 22 | Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 212/SEK/SK.KP5.3/II/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Cuti Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. | LIHAT / UNDUH |
| 23 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan ke 19 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. | LIHAT / UNDUH |
| 24 | Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjelasan Ketentuan Perpanjangan Batas Usia Anak Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima Tunjangan Keluarga. | LIHAT / UNDUH |
PEDOMAN PENGELOLAAN UMUM DAN KEUANGAN
| 1 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. | LIHAT / UNDUH |
| 2 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. | LIHAT / UNDUH |
| 3 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. | LIHAT / UNDUH |
| 4 | Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku I Edisi 2007. | LIHAT / UNDUH |
| 5 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. | LIHAT / UNDUH |
| 6 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN. | LIHAT / UNDUH |
| 7 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. | LIHAT / UNDUH |
| 8 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. | LIHAT / UNDUH |
| 9 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan. | LIHAT / UNDUH |
| 10 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. | LIHAT / UNDUH |
| 11 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. | LIHAT / UNDUH |
| 12 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. | LIHAT / UNDUH |
| 13 | Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/XI/2021 tentang Perberlakuan Aplikasi e-BIMA pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. | LIHAT / UNDUH |
| 14 | Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1011/SEK/SK.KP5.2/IX/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI. | LIHAT / UNDUH |
| 15 | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | LIHAT / UNDUH |
| 16 | Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Sewa Barang Milik Negara Non Rumah Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. | LIHAT / UNDUH |
| 17 | Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 067/DJA/SK.KU1/II/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama. | LIHAT / UNDUH |
PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN
| 1 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. | LIHAT / UNDUH |
| 2 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | LIHAT / UNDUH |
| 3 | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. | LIHAT / UNDUH |
| 4 | Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. | LIHAT / UNDUH |
| 5 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. | LIHAT / UNDUH |
| 6 | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 19/SEK/SK/I/2018 tentang Penetapan Satgas SAKIP. | LIHAT / UNDUH |
| 7 | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran. | LIHAT / UNDUH |
| 8 | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. | LIHAT / UNDUH |
| 9 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. | LIHAT / UNDUH |
| 10 | Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92/KMA/SK/III/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. | LIHAT / UNDUH |
| 11 | Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. | LIHAT / UNDUH |
| 12 | Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya. | LIHAT / UNDUH |
| 13 | Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. | LIHAT / UNDUH |
| 14 | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. | LIHAT / UNDUH |
| 15 | Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 270/SEK/PL.07/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya. | LIHAT / UNDUH |
| 16 | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. | LIHAT / UNDUH |
| 17 | Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 129/DJA/SK.RA1.1/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DIPA 04 Tahun Anggaran 2025. | LIHAT / UNDUH |
| 18 | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025. | LIHAT / UNDUH |
| 19 | Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025. | LIHAT / UNDUH |